Menag Tegaskan Perlunya Rumusan Moderasi Islam
By Admin
nusakini.com--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi gelaran Focus Group Discussion dan Halaqah Kebangsaan yang diikuti pejabat Kemenag dan tim pidato Menag. Apalagi, tema yang dibahas aktual, yaitu terkait 'Implementasi Moderasi Agama: Harapan dan Tantangan.
Halaqah kebangsaan itu di gelar lesehan dan penuh keakraban di kediaman rumah dinas Menteri Agama di kawasan Widya Candra, Jakarta pada Selasa (05/06) malam.
Tampak hadir, Sekjen Kemenag Nur Syam, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jamhari Ma'ruf selaku nara sumber, akedemisi UIN Syarif Hidayatullah Helmi Hidayat, para staf ahli dan khusus, serta segenap pejabat di lingkungan Kemenag.
"Alhamdulillah malam ini saya sangat bahagia karena banyak hal yang mencerahkan kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Jamhari Ma'ruf yang telah mengugah kita semua. Penting menghadirkan narasumber dalam acara seperti ini minimal sebulan sekali," ujar Menag.
Menurut Menag, birokrasi di manapun memang memerlukan gugahan dan penyadaran tentang realitas lewat usulan dan gagasan. Keluarga besar Kemenag harus betul-betul mampu memahami apa sesunguhnya moderasi agama dalam kontek moderasi Islam.
"Jangan kita menolak prilaku ekstrim namun sikap dan pikiran kita ekstrim. Itu kadangkala tanpa kita sadari. Mungkin setelah ini tim pidato bersama pejabat eseleon 1 dan 2 perlu dirumuskan moderasi agama, seperti tafsir quran tematik moderasi Islam," ujar Menag.
Menag menambahkan toleransi dan moderasi itu adalah buah hasil dari cara berfikir, pemahaman dan cara pandang yang berlandaskan pada dua esensi dasar, yakni keseimbangan dan keadilan.
"Jadi melihat apapun kita harus seimbang, tidak boleh ekstrim pada salah satu kutub. Karena dengan cara seperti itu keadilan akan terwujud, lalu kemudian kita menjadi toleran dan moderat," kata Menag.
Menag menegaskan perlu rumusan yang jelas terkait Moderasi Islam. Karena itulah yang akan dibawa kemana-mana. Islam pada dasarnya memiliki nilai yang sama bagi seluruh ormas Islam di Indonesia, seperti menghormati dan melindungi harkat martabat kaum perempuan.
"Bagaimana cara mengimplementasi nilai itulah yang berbeda-beda. Kemenag ingin mengenalkan moderasi Islam yang sudah lama hidup di Indonesia. Maka Kemenag harus punya rumusan baku misalnya apa sebab moderasi Islam muncul," kata Menag yang malam itu mengenakan kemeja putih dan bersarung motif batik.
Menag juga mengajak segenap pejabat untuk berhati-hati dalam melihat implementasi nilai-nilai Islam yang sangat beragam dan heterogen. Umat Islam seyogyanya menghargai kemajemukan dan heterogenitas cara pandang nilai Islam, selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar.
"Pada titik mana kita dinilai sebagai ekstrim berlebihan? Kalau saya mengangapnya sebagai upaya pemaksaan. Nah di sini kita harus cermat betul lingkup moderasi itu ada di mana. Saya kurang sependapat ada yang mengatakan bahwa karena demokrasilah paham radikalisme itu muncul dan bersemai," ujar Menag.
"Kita harus hati-hati apakah dengan demokratisasi itu prilaku paham radikalisme membesar atau jangan-jangan kebijakan hukumnya yang tidak tegas. Jadi jangan salahkan demokrasi meski tidak sempurna namun inti dari pemahaman Islam itulah adalah mengargai hak dan pendapat. Atau jangan-jangan kita kehilangan kontek pemaknaan terhadap ritual Islam di nusantara yang melekat pada lokal wisdom, ini perlu dicermati bersama," sambung Menag.
Dari diskusi yang berlangsung alot tersebut, Menag mendapat banyak sekali usulan bagus terkait implementasi moderasi agama.
"Jadi saya berharap teman-teman di pontren, madrasah dan perguruan tinggi bisa menangkap diskusi ini sehingga bisa melahirkan program inovatif seperti penerjemahan karya besar ulama Indoensia yang bagus. Atau menjelaskan moderasi Islam melalui humas lewat sosial media dengan postingan bagaimana mengemas pesan-pesan ini secara lebih masif," harap Menag
Diakui Menag, banyak instrumen yang bisa digunakan sebagai proses dari nilai yang akan disebarkan. Tinggal rumusan dan kemudian dijabarkan kepada satuan program di masing-masing satker.
"Kegiatan seperti ini perlu ada komandan atau pemandu yang menjaga kegiatan ini setiap bulan dengan mendatangkan nara sumber orang luar yang juga mengerti tentang Kemenag. Tentunya dengan pengawalan dari para staf ahli dan khusus agar rumusan ini bersinergi di direktorat jenderal yang ada," ujarnya.
Focus Group Discussion dan Halaqah Kebangsaan ini dipandu Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi Kementerian Agama, Oman Fathurahman. (p/ab)